INTERAKSI POLITIK
kelompok kepentingan selalu ada
beriringan dengan keberadaan negara atau pemerintahan yang ada. Bahkan, dalam
sistem politik kerajaan sekalipun, kelompok kepentingan juga ada. Meski dalam
kapasitas dan intensitas kegiatan yang minimalis, akibat represi kerajaan yang
cenderung despotis. Kelompok kepentingan dalam sistem negara yang menganut
demokrasi, seperti Indonesia,
mendapatkan ruang yang cukup luas. Namun, sayangnya, ruang ini kerap kali tidak
digunakan secara efektif dan maksimal akibat benturan kepentingan pada kelompok
kepentingan itu sendiri.
Gabriel A Almond dalam Interest
Group and Interest Articulation-nya (Boston: Little Brown and Company, 1974),
menyebutkan setidaknya ada empat kelompok kepentingan dalam kehidupan politik. Yaitu
kelompok anomic, kelompok non-asosiasional, kelompok institusional, kelompok
asosiasional (lembaga-lembaga swadaya masyarakat)
Partai politik adalah sarana
politik yang menjembatani elit-elit politik dalam upaya mencapai kekuasaan
politik dalam suatu negara yang bercirikan mandiri dalam hal finansial,
memiliki platform atau haluan politik tersendiri, mengusung
kepentingan-kepentingan kelompok dalam urusan politik, dan turut menyumbang
political development sebagai suprastruktur politik.
Kepartaian kebudayaan politik
Budaya politik adalah bentuk khas
dan berpola filsafat politik
yang terdiri dari keyakinan tentang bagaimana pemerintah , politik , dan ekonomi hidup harus
dilakukan. Budaya
politik membuat kerangka kerja bagi perubahan politik dan unik untuk bangsa , negara , dan
kelompok lain. Sebuah
budaya politik berbeda dari ideologi politik dalam
bahwa orang dapat setuju pada ideologi (apa yang harus dilakukan pemerintah)
tapi masih berbagi budaya politik yang sama. Beberapa ideologi,
bagaimanapun, sangat kritis terhadap status quo bahwa mereka
membutuhkan perubahan mendasar dalam cara pemerintah dioperasikan, dan
karenanya mewujudkan budaya politik yang berbeda juga.
